Mahar - Nasdem
Partai NasDem adalah sebuah partai
politik di Indonesia yang didirikan berdasarkan akta notaris pada tanggal 1
Februari 2011 di Jakarta. Partai NasDem dideklarasikan pada tanggal 26 Juli
2011, lalu didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada
tanggal 27 Juli 2011
Mahar adalah pemberian dari mempelai
pria kepada mempelai wanita sebagai syarat pernikahan. Mahar juga dikenal dengan nama maskawin.
Ketua DPPPartai Nasdem
Taufik Basari atau biasa dipanggil Tobas menegaskan bahwa Nasdem tidak
pernah minta mahar kepada bakal calon anggota legislatif (caleg) di seluruh
Indonesia.
Tobas mengatakan, Partai Nasdem tidak memiliki kebijakan untuk meminta
mahar dari para bakal calegnya.
Adapun tudingan mahar ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Nasdem
Indramayu Husen Ibrahim. Ia mengaku diminta mahar Rp 3,5 miliar jika mau
pindah ke nomor urut dua di pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) 2024.
"Hal tersebut tidak benar. Partai Nasdem tidak pernah meminta mahar kepada
calegnya. Jika pun ada, siapa, tinggal disebutkan. Kita pasti akan tindak.
Yang jelas, tidak pernah ada satu kebijakan pun dari partai untuk meminta
mahar," ujar Tobas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa
(13/6/2023).
Tobas mengungkapkan, Nasdem sudah mengikuti pemilu pada tahun 2014 dan
2019, di mana kebijakan mahar tersebut tidak pernah ada.
Ia lantas menekankan bahwa oknum yang meminta mahar pasti akan ditindak
tegas oleh Nasdem.
"Jikapun ada oknum yang melakukan perbuatan yang terlarang tersebut, pasti
akan kita tindak. Nah, oleh karena itu, buat kita, kita merasa bahwa tidak
ada mahar. Dan jika ada kita akan tindak," katanya.
Sementara itu, terkait informasi adanya kader Nasdem di Indramayu yang
mencopot atribut partai, Tobas mengaku akan menelusurinya.
Terlebih lagi, menurut dia, bakal caleg di Indramayu tersebut sudah pindah
ke partai lain. Tobas lantas mencium aroma politis.
"Oleh karena itu, maka sebenarnya yang dilakukan yang kita bisa menilai
sendiri ketika sudah berpindah partai, setelah berpindah partai kemudian
melakukan tindakan-tindakan seperti ini," kata Tobas.
Sebelumnya, kader Partai Nasdem di Indramayu, Jawa Barat, mencopot sejumlah
atribut Partai Nasdem.
Kericuhan bermula dari Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu, Husen Ibrahim,
yang kecewa karena dijanjikan berada di posisi nomor 1 di dapil 8 untuk
Pileg 2024.
Padahal, kata Husen, ia sebelumnya dijanjikan oleh Ketua DPW Jabar VII
mendapatkan nomor urut 1.
"Kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar VIII untuk pencalegan DPR. Kami
dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan.
Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3," kata Husen.
Husen mengaku, ia malah dimintakan mahar lebih dari Rp 3,5 miliar apabila
mau pindah ke nomor urut 2.
"Saat kami mempertanyakan masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan
memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan Rp 3,5 miliar
harus disiapkan sebagai kompensasinya," ujarnya.
copas dari https://nasional.kompas.com/read/2023/06/13/16411591/bantah-soal-mahar-rp-35-miliar-nasdem-jika-ada-pasti-akan-kita-tindak
No comments:
Post a Comment